BWI: Umat Islam Harus Rebut Kembali Aset dan Tanah Strategis di Pusat Kota


Wednesday, 11 June 2014 10:00

JAKARTA (wakaf al-Azhar) – Dalam workshop “Strategi Pengembangan Wakaf di Era Modern” di Hotel Blue Sky, Jakarta, Direktur Eksekutif Badan Wakaf Indonesia (BWI) Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA, memaparkan kondisi tanah wakaf di Indonesia.

 

“Diakui non Muslim di Indonesia telah menguasai aset dan tanah strategis di Pusat Kota untuk kegiatan pusat bisnis. Mereka memiliki jaringan yang luas, rasa persatuan dan modal yang kuat, dan sikap profesional. Tanah wakaf di Pusat Kota berpotensi di ruislag (tukar guling) oleh kaum kapitalis/kelompok pemodal,” kata Ahmad Djunaidi.

 

Sementara itu, muslim di Indonesia, tanah wakaf yang berlokasi di kawasan strategis/pusat kota tidak diproduktifkan. Itu dikarenakan, orang Islam tidak siap, menganut mazhab pelepah qorma, nazhir masih bersifat tradisional, dan bersifat konsumtif. Solusinya adalah membuat wakaf produktif.

 

Mengutip data Koran Kompas, BWI mencatat data resmi Pemerintah warga miskin sekitar 28,5 juta orang. Namun menurut Bank Dunia jumlahnya mencapai 100 juta orang.

 

Sedangkan porsi penguasaan lahan dan aset yang semakin melebar di masyarakat semakin tidak berimbang, misalnya  ada satu persen penduduk kaya yang ternyata menguasai 70 persen lahan yang ada. Sedangkan 99 persen penduduk hanya menguasai 30 persen lahan sisanya. Dan satu persen penduduk menguasai 40 persen aset, sedangkan 99 persen penduduk menguasai 60 persen aset.

 

Fakta lainnya adalah hampir semu tanah-tanah wakaf strategis di kota-kota besar (di tengah kota) disengketakan oleh para pemodal. Untuk merubah peradaban itu perlu waktu ratusan tahun. Sebagai contoh, Amerika saja perlu waktu 360 tahun, Eropa butuh 300 tahun, Jepang butuh waktu 65 tahun, Singapura butuh waktu 65 tahun. “Bahkan Nabi Muhammad Saw butuh waktu 25 tahun membangun kota Madinah. Bagaimana dengan Indonesia?” kata Djunaidi.

 

BWI berupaya untuk berupaya merubah mindset nazhir tradisional menjadi professional, merubah wakaf konsumtif menjadi wakaf produktif. Tentu, semua itu memerlukan waktu. Disisi lain kaum capital (non muslim) berlomba-loba secara massif pembangunan real estate besar-besaran di sekitar Jakarta (Alam Sutera, Karawachi, Agung Podomoro, BSD, Bintaro Jaya, Kota Wisata, Pantai Pluit, Pantai Mutiara, Rancamaya, Bukit Sentul City dan kota-kota besar di Indonesia.

 

“Pembangunan tersebut mengarah ke deislamisasi melalui pembangunan perumahan mewah dengan fasilitas pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, dan pembangunan ruko sampai dengan mall, fasilitas kesehatan dari RS spesialis menjadi super modern dan super mewah. Dampak dari perumahan tersebut, umat Islam menjadi minoritas. Di sisi lain, aset tanah wakaf hilang. Yang ada hanya fasos dan fasum,” kata Djunaidi.  

 

Wakaf Uang

 

Lebih lanjut, BWI juga menjelaskan tentang Wakaf Uang di Indonesia. Saat ini, dalam catatan BWI, terdapat 57 nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI. Lembaga-lembaga itu diantaranya: Ada beberapa lembaga yang telah memiliki aset wakaf uang, diantaranya: BWI, IPHI, BMI, LWP-NU, YW Pondok Indah, Dompet Dhuafa, PKPU, Nurul Fikri, Wakaf Al-Azhar, Rumah Wakaf, Bangun Nurani Bangsa ESQ dan lain-lain. “Jika ditotal, aset wakaf uang per Desember 2013, aset wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 145,8 miliar.”

 

BWI juga mencatat, ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) penerima wakaf uang hingga Februari 2014. Diantaranya adalah: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri,  Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank  CIMB Niaga Syariah, BPD Jogya Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah.

 

Penguatan kerjasama mitra dan jejaring kerja pembinaan nazhir wakaf itu meliputi: Islamic Banking (IDB), Islamic Insurance, Penjaminan Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah, BPR Syariah, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, hingga Pondok Pesantren, ormas Islam, Lembaga professional seperti KADIN, HIPMI dan sebagainya.

 

Lantas bagaimana mengembangkan aset wakaf? Kuncinya adalah wakaf produktif. “Kita harus memproduktifkan semua aset wakaf yang kita miliki dengan nilai produktif, terutama harus dimulai dari aset yang lokasinya strategis.

 

Adapun Prasyarat kerjasama wakaf produktif adalah: Tanah Wakaf harus bersertifikat wakaf dan telah memiliki Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan UU Wakaf dan tercatat di KUA setempat. Kemudian, nazhir (SDM) harus professional dan amanah, pemodal berasal dari IDB/konsorsium, investor lain yang akan mendanai. Rencana proyek dibangun oleh pihak pengembang/developer yang bekerjasama dengan investor.